Menimbang :

1. bahwa untuk mempersiapkan peserta didik  dalam  menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi, perlu penguatan karakter bagi peserta didik melalui restorasi pendidikan karakter di sekolah;
2. bahwa agar restorasi pendidikan karakter bagi peserta didik di sekolah lebih efektif, perlu optimalisasi peran sekolah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Hari Sekolah; 

MEMUTUSKAN:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)/Raudatul athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam  yang  digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
5. Sumber Daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses  pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

1. Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
2. Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
3. Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
4. Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Hari Sekolah digunakan oleh Guru untuk melaksanakan beban kerja Guru.
(2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
d. membimbing dan melatih Peserta Didik; dan
e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

(3) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hari Sekolah digunakan oleh Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Hari Sekolah digunakan bagi Peserta Didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
2. Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan kokurikuler  sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum.
4. Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud  pada  ayat (3) meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya,  dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter Peserta Didik.
5. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
6. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah-bakat/olah-minat, dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kegiatan  keagamaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (6) meliputi aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

1.  Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam pelaksanaan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam Sekolah maupun di luar Sekolah.
2.  Pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler baik di dalam Sekolah maupun di luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama antarsekolah, Sekolah dengan lembaga keagamaan, maupun Sekolah dengan lembaga lain yang terkait.

1.  Ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi Peserta Didik TK/TKLB/RA atau sederajat pada sekolah keagamaan lainnya.
2.  Peserta Didik berkebutuhan khusus dan layanan khusus dapat mengikuti ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan jenis kekhususan.

Penetapan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2 mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2017/2018.

1.  Dalam hal kesiapan sumber daya pada Sekolah dan akses transportasi belum memadai, pelaksanaan ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan secara bertahap.
2.  Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib menjamin pemenuhan sumber daya pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan ketersediaan akses transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerapan ketentuan tentang Hari Sekolah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
3. Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib menjamin pemenuhan sumber daya pada Sekolah yang diselenggarakannya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan sumber daya dan ketersediaan akses transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam penerapan ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Peraturan    Menteri    ini    mulai    berlaku    pada    tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  12 Juni 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal  12  Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 829

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

Dokumen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah ini dapat dilihat di situs "www . kemdikbud . go . id"

Sahabat pendidik dan tenaga kependidikan SMK dimanapun berada, mungkin anda pernah merasa bingung tentang pengertian TEACHING FACTORY, sama seperti saya. Ketika mempersiapkan bukti fisik untuk akreditasi, saya melihat ada point yang meminta bukti pelaksanaan teaching factory. Sepintas secara sepenggal-sepenggal kita dapat mengartikan bahwa teaching factory itu adalah pembelajaran di pabrik / perusahaan. Nah ternyata inilah penjelasan yang tepat tentang teaching factory.

So mari kita simak penjelasan lengkap tentang "Teaching factory yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan / SMK". Cekidot...

Pengembangan SMK saat ini mulai bergerak dari orientasi pasar tenaga kerja lokal kepada pasar tenaga kerja ASEAN menyambut masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), serta mempersiapkan para lulusan dengan pembekalan karakter kewirausahaan (entrepreneurship). Penerapan teaching factory  di SMK merupakan wujud dari salah satu upaya Direktorat Pembinaan SMK untuk lebih mempererat kerjasama atau sinergi antara SMK dengan industri.

Menurut Kuswantoro (2014), teaching factory menjadi konsep pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara pengetahuan yang diberikan sekolah dan kebutuhan industri. Teaching factory merupakan pengembangan dari unit produksi yakni penerapan sistem industri mitra di unit produksi yang telah ada di SMK. Unit produksi adalah pengembangan bidang usaha sekolah selain untuk menambah penghasilan sekolah yang dapat digunakan dalam upaya pemeliharaan peralatan, peningkatan SDM, dll juga untuk memberikan pengalaman kerja yang benar-benar nyata pada siswanya. Penerapan unit produksi sendiri memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 pasal 29 ayat 2 yaitu "Untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan menjadi tenaga kerja, pada sekolah menengah kejuruan dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional."

Pembelajaran melalui teaching factory bertujuan untuk menumbuh-kembangkan karakter dan etos kerja (disiplin, tanggung jawab, jujur, kerjasama, kepemimpinan, dan lain-lain) yang dibutuhkan DU/DI serta meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dari sekedar membekali kompetensi (competency based training) menuju ke pembelajaran yang membekali kemampuan memproduksi barang/jasa (production based training).

Hubungan kerjasama antara SMK dengan industri dalam pola pembelajaran Teaching Factory akan memiliki berdampak positif untuk membangun mekanisme kerjasama (partnership) secara sistematis dan terencana didasarkan pada posisi tawar win-win solution. Penerapan pola pembelajaran Teaching Factory merupakan interface dunia pendidikan kejuruan dengan dunia industri, sehingga terjadi check and balance terhadap proses pendidikan pada SMK untuk menjaga dan memelihara keselarasan (link and match) dengan kebutuhan pasar kerja.

Sahabat guru yang berminat untuk ikut PPG bersubsidi, kini ada kesempatan bagi anda yang ingin mendaftar, karena info terakhir, pendaftaran peserta PPG diperpanjang sampai Juli nanti. Diinfomasikan kepada calon peserta PPG Dalam Jabatan, bahwa hasil seleksi administrasi tahap pertama dapat di akses melalui menu Pengumuman Hasil Seleksi Dalam Jabatan dengan memasukkan nomor pendaftaran.
Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi tahap pertama, seleksi online yang sedianya diselenggarakan pada Tanggal 17 - 18 Juni 2017, diundur bersamaan dengan waktu penyelenggaraan seleksi online PPG Dalam Jabatan tahap kedua pada tanggal 15 - 16 Juli 2017.
Sehubungan dengan dibukanya pendaftaran PPG Dalam Jabatan tahap kedua, Jadwal Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan adalah menjadi sebagai berikut:

Dokumen yang wajib diunggah dalam pendaftaran PPG Dalam Jabatan adalah (1. Pas Foto, 2. Scan Ijazah, 3. Scan Transkrip, 4. Surat Keterangan Mengajar / Sertifikat Talent Scouting / Sertifikat Instruktur Keahlian Ganda). SK Mengajar adalah dokumen yang memuat TMT awal mengajar (Minimal Tahun 2012) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan pada tahun tersebut.

Pelaksanaan Seleksi PPG Prajabatan Bersubsidi Gel 2 dan PPG Dalam Jabatan Bersubsidi

Berikut disampaikan informasi waktu Pelaksanaan Seleksi PPG Prajabatan Bersubsidi Gel 2 dan PPG Dalam Jabatan Bersubsdi
 

PPG Prajabatan Bersubsidi Gelombang 2:

PPG Dalam Jabatan Bersubsidi :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan bersubsidi (bantuan pendidikan) yang dirancang untuk menghasilkan guru profesional dengan bergelar “Gr”. Terkait hal tersebut, Direktorat Pembelajaran Ditjen Belmawa membuka pendaftaran gelombang kedua seleksi calon peserta PPG Pra Jabatan Bersubsidi. Putra-putri terbaik bangsa yang berminat dan berbakat menjadi guru profesional berkesempatan mengikuti seleksi ini. 

Program Studi/Jurusan PPG yang dibuka dalam pendaftaran gelombang kedua meliputi:

Pendaftaran PPG Prajabatan bersubsidi gelombang kedua dimulai tanggal 31 Mei s.d. 12 Juni 2017.
Direktorat Pembelajaran akan melakukan verifikasi data peserta seleksi dan hasilnya diumumkan pada tanggal 13 Juni 2017. Bagi mereka yang dinyatakan memenuhi persyaratan tersebut, berhak mengikuti Seleksi PPG Pra Jabatan Bersubsidi.

Seleksi peserta PPG Pra Jabatan Bersubsidi akan dilaksanakan pada tanggal 16 - 17 Juni 2017 secara online, di LPTK yang ditetapkan. Hasil seleksi online akan diumumkan pada tanggal 20 Juni 2017. Bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi online akan mengikuti tahapan seleksi minat, bakat dan kepribadian, yang akan diumumkan kemudian.

Peserta seleksi PPG Prajabatan Bersubsidi gelombang pertama yang telah mengikuti seleksi secara online, tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran kembali di gelombang kedua. Sehubungan dengan hal tersebut, pengumuman Hasil seleksi online PPG Prajabatan Bersubsidi gelombang pertama akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman gelombang kedua pada tanggal 20 Juni 2017. Bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi online akan mengikuti tahapan seleksi minat, bakat dan kepribadian, yang akan diumumkan kemudian.

Nah jika bapak dan ibu guru ingin melakukan pendaftaran, silahkan lengkapi dulu dokumen yang diminta, dan discan karena pendaftarannya lewat online dan tentu saja berkas-berkas pun harus dikirim secara online. Informasi ini admin dapatkan dari "ristekdikti.go.id" diakses pada tanggal 16 juni 2017.